Penanganan haji di Indonesia tidak terlepas dari pelayanan yang diberikan oleh Departemen Agama sebagai penyelenggara haji. Hal ini banyak disoroti oleh sebagian masyarakat. Mulai dari birokrasi maupun penempatan dan logistic bagi para jamaah haji. Transparasi memang dibutuhkan kepada masyarakat. Khususnya dalam hal pendanaan dan kegunaan biaya selama pembayaran. Seiring kinerjanya yang buruk, Dirjen haji dan Umrah pun banyak menuai kritikan pedas dari berbagi elemen masyarakat.
Masyarakat menuntut adanya pembenahan di tubuh Dirjen haji Indonesia. Dengan merombak seluruh jajarannya mungkin salah satu jalan keluar memperbaiki kinerja Dirjen haji yang buruk. Pencapaian yang dilakukan oleh Dirjen haji memang terkesan kurang maksimal. Ini juga factor yang menyebabkan masyarakat angkat bicara soal penyelenggaraan haji.
“ Utamakan kenyamanan bagi jamaah haji dan tingkatkan kualitas pelayanan”. Segelintir masukan seperti itu bukan lagi hal yang baru di tubuh Departemenn Agama. Banyaknya masukan dan kritikan seharusnya bisa menjadi acuan untuk Departemen Agama memperbaiki kinerja mereka saat ini. Masyarakat yang sudah bosan dengan janji- janji para politikus, menunggu hasil yang lebih baik untuk dicapai oleh Departemen Agama. (AAR)