Ditemui di kantornya, Abdul Fikri selaku staf pelaksana penyelenggaraan haji, beliau mengungkapkan bahwa penilaian terhadap penanganan jamaah haji harus secara objektif. Masih banyak aspek- aspek yang harus dinilai terlebih dahulu, tidak hanya dilihat dari satu aspek saja. Lanjut ditegaskan oleh Abdul Fikri.
Departemen Agama selalu menerapkan transparasi terhadap jamaah haji Indonesia dan berjalan baik. Paspor hijau yang sudah diterapkan dua tahun belakangan ini oleh Departemen agama menurutnya sebagai factor yang bisa dilihat dari kemajuan penanganan terhadap jamaah haji.
Pencarian tempat yang dilakukan oleh Dirjen haji sejauh ini telah maksimal. Jauhnya pemondokan dengan tempat ibadah itu dikarenakan pengundian tempat pemondokan yang dilakukan oleh Negara arab. Departemen agama juga menyutujui adanya pengontrolan terhadap penyelenggaraan haji. Tapi ini pun tidak lantas membuat MUI dapat mengontrol ketat penyelenggaraan haji. ini disebabkan tidak semua urusan penyelenggaraan haji dapat dikontrol oleh pihak luar selain Departemen Agama.(aar)