Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Senin, 10 Januari 2011

Isu koalisi PDI P



Untuk masalah isu koalisi, itu sudah sering terjadi di partai PDI P, jadi itu semua bukan karena isu, jadi pilkada pilpres PDI P itu berkoalisi dengan partai-partai besar lainnya. Kecuali pemilu legislative kami selalu sendiri tidak pernah berkoalisi, contohnya pemilihan bupati yang ada di karawang kami kalah di sana karena kami tidak berkoalisi dan kami rasa kami kalah dengan terhormat, karena kami melakukannya dengan sendiri.

Datangnya Akbar tanjung dan prabowo ke acara milad PDI P
Akbar tanjung dan prabowo datang ke acara miladnya PDI P semata-mata hanya memenuhi undangan megawati soekarno putri bukan untuk berkoalisi ,tapi tidak menutup kemungkinan mereka berkoalisi dengan PDIP, (nah)

Harapan dan Do’a PDI P, di hari ulang tahunnya


Harapannya bisa lebih maju dan membantu mensejahterakan wong cilik karena PDI P adalah partainya wong cilik,jadi masyarakat Indonesia bisa percaya karena dari partai wong cilik hanya untuk wong cilik…bukan hanya itu,PDI P juga ingin memberi contoh kesemua partai kalau PDIP adalah partai yang mementingkan masyarakat kecil ketimbang masyarakat yang mempunyai jabatan lebih,diulang tahun nya ke 38 diadakan juga doa bersama di jalan lenteng agung Jakarta selatan,

Dipidatonya megawati soekarno putri membenarkan isu tentang koalisi bersama partai-partai besar,iya bicara masalah undangan yang datang pada acara ulang tahun PDI P,yang datang keacara ulang tahun PDI P seperti akbar tanjung sebagai penasehat golkar,prabowo ketua hanura, megawati mengatakan mereka semua datang semata-mata hanya memenuhi  undangan bukan untuk berkoalisi kalau pun mereka datang untuk berkoalisi mungkin bukan untuk saat ini. Megawati juga menambahkan dalam pidatonya semoga para petinggi di DPR bukan hanya mementingkan kelas atas tapi juga wong cilik. (nah)

Lingkungan masyarakat dan terorisme



Jakarta-Kepolisian Negara republik Indonesia telah melakukan berbagai cara untuk memberantas terorisme di Negara ini, pihak Kepolisian berharap untuk masyarakat juga berperan dalam memberantas terorisme di sekitar lingkungan kita.

Dilingkungan kita mungkin saja ada kegiatan terorisme tapi kita tidak pernah ketahui keberadaanya,maka dari itu pihak kepolisian sangat ingin merangkul masyarakat untuk bekerja sama dalam memberantas terorisme. 

“terorisme kian marak yah pak diindonesia belakangan ini,tapi saya dan lingkungan saya selalu antisipasi untuk tdk terjadi hal yang tidak diinginkan,bila ada teroris di lingkungan saya pasti tindakan yang pertama yang saya lakukan adalah melapor ke polisi pak.” Ujar pemuda  (22) Warga jalan Cipinang. (agr)



Minggu, 09 Januari 2011

Razia Terorisme



Jakarta-Berbagai upaya dilakukan pihak Kepolisian untuk mengantisipasi masuknya jaringan terorisme, maka dari itu  Polres Jakarta Pusat  akan menggelar razia KTP dan menelusuri setiap penumpang bis Dn metro mini. Tujuannya untuk mempersempit gerakan terorisme di Jakarta.

Akibat razia kendaraan ini, membuat arus lalu lintas menjadi padat merayap. “wah jalan jadi macet yah ,jadi bisa telat ke kantor nih mas,seharusnya razia ini tidak merugikan pengendara lainnya juga”. Ujar Resy (29) Warga jalan sunter bisma. Akibat kegiatan razia ini, arus lalu lintas pun tersendat dan macet.

Penumpang diminta menunjukkan KTP atau identas lainnya dan memeriksa tiap detail barang bawaannya. Hasilnya, penumpang tidak ada yang membawa barang mencurigakan, senjata tajam atau narkotika.
Salah satu penumpang metro mini Pak Sudarsono. ”saya lupa bawa KTP saya,saya buru-buru pengen beli obat ke Apotik”. Ujar pria separuh baya itu, akibatnya pak sudarsono digiring ke polres untuk tindak lebih lanjut lagi dan menjalani pemeriksaan. (agr)


Pemcegahan Terorisme



Jakarta- Sejumlah kerawanan yang mungkin terjadi belakangan ini telah didaftar oleh polisi. Salah satu yang diwaspadai polisi adalah kemungkinan aksi terorisme.maraknya aksi terorisme di Indonesia membuat aparat kepolisian semakin intensif melakukan razia oleh karna itu pihak dari polres Jakarta pusat(11/12/10),mengadakan razia KTP untk mempersempit gerakan terorisme di Indonesia,terutama di wilayah Jakarta
.
Dengan adanya antisipasi dari pihak kepolisian maka mempersempit jaringan terorisme  untuk berkembang di Jakarta. Tempat-tempat yang sudah di antisipasi dari pihak kepolisian seperti bandara,pelabuhan dan objek wisata lainnya yang ada di Indonesia. ”seperti yang kita ketahui kasus teroris baru-baru ini yang berhasil di bekuk oleh pihak kepolisian adalah abu tholud” kata Humas Polres Jakarta pusat, Bapak Zulfikar hidayat.
“Situasi yang kondusif selalu kita ciptakan untuk kenyamanan masyarakat di Indonesia. Maka langkah yang kita ambil adalah dengan memberantas dari akar pimpinan teroris tersebut”. Jelasnya.

Terorisme pun harus dimasukkan dalam daftar kerawanan yang harus dihadapi bersama oleh masyarakat. Polisi di tingkat Polsek pun telah dipersiapkan senjatanya sehingga siap bila terjadi serangan sewaktu-waktu. Dengan persenjataan yang dipersiapkan matang maka polisi tidak hanya bisa melindungi masyarakat tapi juga bisa melindungi dirinya sendiri. (agr)

Pemain Bidikan Naturalisasi Indonesia



PSSI masih  mengincar pemain Naturalisasi lainnya untuk memperkuat Tim Nas Indonesia. Terdapat beberapa nama yang menjadi bidikan saat ini.

Saat ini pemain naturalisasi yang ada di Tim Nas Indonesia adalah Christian Gonzales ( El Loco ). Pemain yang berdarah Uruguay tersebut sangat berperan penting dengan prestasi Indonesia saat ini. Oleh karena itu PSSI masih mengincar sebuah nama untuk di Naturalisasikan.

“Beberapa nama telah di pegang oleh PSSI untuk dinaturalisasikan namun tidak bisa semua disebutkan” ujar Pak Asep selaku media officer PSSI.

“Namun yang jelas oleh BTN (Badan Tim Nasional) telah di ajukan ke Imigrasian dan departemen yang terkait adalah Jhony Van Beukering dan  Sergio Van Dijk.” Tambah Pak Asep

Selain nama kedua tersebut nama Kim Kurniawan asal Jerman kini telah menjadi bagian Warga Nega Indonesia dan dia adalah pemain Naturalisasi pertama di Indonesia. Nama-nama bidikan lain oleh PSSI adalah Tobias Waisapy, Raphael Guillermo Eduardo Maitomo, Jeffry de Vischer, dan Alessandro Trabucco.

Pemain-pemain tersebutlah yang nantinya akan masuk rencana oleh PSSI dan BTN untuk memperkuat tim garuda nantinya. (yir)





Syarat-syarat Naturalisasi di Indonesia



Naturalisasi pemain di dunia persepak bolaan kini sudah semakin marak. Tidak hanya Negara-negara di Eropa maupun Amerika, kini Negara-negara di Asia pun sudah mencoba melalui jalur naturalisasi pemain. Untuk menjadi Warga Negara yang berbeda dengan tanah kelahirannya pasti setiap Negara mempunyai syarat dan ketentuannya masing-masing, begitu juga di Indonesia mempunya syarat dan ketentuanya sendiri.

“Untuk menjadi Warna Negara Indonesia cukup ketat harus melalui beberapa persyaratan, berbanding dengan Negara Filipina yang mudah untuk menjadi warga Negara Filipina.” Ujar Max Boboy.
 Sehingga  saat piala AFF kemarin banyak sekali pemain naturalisasi yang ada di Filipina.

Syarat-syarat  memperoleh Naturalisasi di Indonesia sendiri  menurut UU No.12 Tahun 2006 adalah:
a. Naturalisasi Biasa. Syarat-syaratnya:
1. Telah berusia 21 Tahun.
2. Lahir di wilayah RI/bertempat tinggal yang paling akhir minimal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut.
3. Apabila ia seorang laki-laki yang sudah kawin, ia perlu mendapat persetujuan istrinya.
4. Dapat berbahasa Indonesia.
5. Sehat jasmani dan rohani.
6. Bersedia membayar kepada kas negara uang sejumlah Rp. 500 sampai Rp. 10.000 bergantung kepada penghasilan setiap bulan.
7. Mempunyai mata pencaharian tetap.
8. Tidak mempunyai kewarganegaraan lain apabila ia memperoleh kewarganegaraan atau kehilangan kewarganegaraan RI.

b. Naturalisasi Istimewa. Diberikan kepada warganegara asing yang telah berjasa kepada negara RI dengan pernyataan sendiri (permohonan) untuk menjadi WNI, atau dapat diminta oleh negara RI

Oleh karena itu pemain seperti Christian Gonzales yang tidak mempunyai keturunanan apapun dari Indonesia harus menunggu lama kurang lebih 5 tahun yang akhirnya bias membela Tim Nas Indonesia. (yir)





Perbaiki Kinerja Dirjen Haji



Penanganan haji di Indonesia tidak terlepas dari pelayanan yang diberikan oleh Departemen Agama sebagai penyelenggara haji. Hal ini banyak disoroti oleh sebagian masyarakat. Mulai dari birokrasi maupun penempatan dan logistic bagi para jamaah haji. Transparasi memang dibutuhkan kepada masyarakat. Khususnya dalam hal pendanaan dan kegunaan biaya selama pembayaran. Seiring kinerjanya yang buruk, Dirjen haji dan Umrah pun banyak menuai kritikan pedas dari berbagi elemen masyarakat. 

Masyarakat menuntut adanya pembenahan di tubuh Dirjen haji Indonesia. Dengan merombak seluruh jajarannya mungkin salah satu jalan keluar memperbaiki kinerja Dirjen haji yang buruk. Pencapaian yang dilakukan oleh Dirjen haji memang terkesan kurang maksimal. Ini juga factor yang menyebabkan masyarakat angkat bicara soal penyelenggaraan haji. 

“ Utamakan kenyamanan bagi jamaah haji dan tingkatkan kualitas pelayanan”. Segelintir masukan seperti itu bukan lagi hal yang baru di tubuh Departemenn Agama. Banyaknya masukan dan kritikan seharusnya bisa menjadi acuan untuk Departemen Agama memperbaiki kinerja mereka saat ini. Masyarakat yang sudah bosan dengan janji- janji para politikus, menunggu hasil yang lebih baik untuk dicapai oleh Departemen Agama. (AAR) 




Penanganan Terhadap Jamaah Haji Hrus Dinilai Secara Objektif



Ditemui di kantornya, Abdul Fikri selaku staf pelaksana penyelenggaraan haji, beliau mengungkapkan bahwa penilaian terhadap penanganan jamaah haji harus secara objektif. Masih banyak aspek- aspek yang harus dinilai terlebih dahulu, tidak hanya dilihat dari satu aspek saja. Lanjut ditegaskan oleh Abdul Fikri.    

Departemen Agama selalu menerapkan transparasi terhadap jamaah haji Indonesia dan berjalan baik. Paspor hijau yang sudah diterapkan dua tahun belakangan ini oleh Departemen agama menurutnya sebagai factor yang bisa dilihat dari kemajuan penanganan terhadap jamaah haji.

Pencarian tempat yang dilakukan oleh Dirjen haji sejauh ini telah maksimal. Jauhnya pemondokan dengan tempat ibadah itu dikarenakan pengundian tempat pemondokan yang dilakukan oleh Negara arab. Departemen agama juga menyutujui adanya pengontrolan terhadap penyelenggaraan haji. Tapi ini pun tidak lantas membuat MUI dapat mengontrol ketat penyelenggaraan haji. ini disebabkan tidak semua urusan penyelenggaraan haji  dapat dikontrol oleh pihak luar selain Departemen Agama.(aar)




Pecat Dirjen Haji



Itulah salah satu tuntutan para pendemo yang di ajukan kepada Departemen Agama Jakarta,  Rabu, 5 januari 2011 kemarin. Dalam kesempatan itu para pendemo menyikapi kurangnya penanganan terhadap jamaah haji selama di Arab Saudi. Seperti jauhnya pemondokan jamaah dari tempat ibadah dan juga keterlambatan dalam hal pemulangan jamaah haji Indonesia.  
Ditemui saat berlangsungnya demo, akhmad Shaleh sebagai kordinator lapangan juga mengungkapkan “ reformasi birokrasi tidak selaras dengan apa yang dikumandangkan presiden SBY”. Lebih lanjut dikatakan akhmad shaleh, perlu adanya transparasi yang jelas terhadap jamaah haji dan tempatkan MUI sebagai pengontrol dalam kinerja Departemen Agama. 

Dalam aksi yang berlangsung sekitar dua jam itu juga dibumbui aksi lempar telur dari para pendemo sebagi bentuk kebencian mereka terhadap kinerja Dirjen haji Deppartemen Agama. Mereka berpendapat bahwa Selamet Riyanto  selaku Kepala Dirjen haji adalah antek- antek dari Negara asing yang harus di pecat. Aksi yang sudah berlangsung ketiga kalinya ini akan terus berlangsung selama tuntutan mereka belum juga di respon positive oleh Departemen Agama. Mereka juga berjanji akan kembali dengan masa yang lebih banyak.

sebelum meninggalkan lokasi, peserta aksi membacakan lima poin tuntutan mereka diantaranya tangkap Selamet Riyanto, Surya Dharma Ali harus bertanggung jawab atas korupsi yang terjadi di Departemen Agama, KPK harus telusuri dana sebesar 22 trillyun yang menjadi masalah di Kementriaan Agama, putus kontrak dengan Saudi Arabian Airlines, dan tingkatkan kenyamanan terhadap jamaah haji Indonesia.(AAR)